Bawaslu Barru Koordinasi dengan KPU, Dorong Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang Akurat dan Komprehensif

Barru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Barru melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Barru terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah pencegahan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif, Rabu (17/6/26).

Dalam kegiatan koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Barru menyampaikan pentingnya pencermatan secara berkala terhadap data pemilih yang mengalami perubahan status. Beberapa kategori yang perlu menjadi perhatian antara lain pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili, perubahan status menjadi anggota TNI/Polri, serta pemilih pemula yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Barru, Mastang, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas daftar pemilih pada pemilu dan pemilihan mendatang.

“Data pemilih yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pencermatan dan pembaruan data secara berkelanjutan agar daftar pemilih benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Mastang.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Barru juga mendorong KPU Kabupaten Barru untuk terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta pemerintah desa dan kelurahan guna memperoleh data kependudukan yang valid dan terkini.

Dorongan tersebut didasarkan pada hasil uji petik yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Barru, di mana masih ditemukan pemilih yang berdasarkan administrasi pemerintah desa atau kelurahan telah meninggal dunia, namun saat dilakukan pengecekan pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) masih berstatus sebagai pemilih aktif.

Temuan tersebut menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antarinstansi dalam proses pemutakhiran data pemilih guna mencegah munculnya potensi permasalahan seperti pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar, maupun pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam daftar pemilih.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Barru berharap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu meminimalisasi berbagai potensi permasalahan data pemilih pada tahapan Pemilu maupun Pemilihan yang akan datang.