DPR RI Apresiasi Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR memberikan apresiasi atas berbagai inovasi Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bawaslu yang membahas evaluasi sekaligus arah kebijakan program kerja ke depan.

Mardani menilai Bawaslu telah berhasil memperluas keterlibatan publik dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Ia menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan elemen penting untuk memastikan pemilu benar-benar menjadi ruang demokrasi milik rakyat.

“Bawaslu luar biasa. Saya mengusulkan program pengawasan partisipatif tidak hanya dilanjutkan tetapi juga diperluas. Semua masyarakat harus dilibatkan, karena pemilu ini bukan milik pemerintah, bukan milik parpol, bukan milik KPU, tetapi milik rakyat. Rakyat yang cerdas mengawasi akan membawa kebaikan besar,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Mardani juga menyampaikan harapan agar skema pengawasan partisipatif dapat diperkuat melalui revisi UU Pemilu yang direncanakan dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, turut menekankan bahwa pengawasan partisipatif menjadi kunci peningkatan integritas pemilu di masa mendatang. Ia menambahkan pentingnya memperluas kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat.

“Pengawasan partisipatif adalah instrumen yang memberi harapan bahwa pemilu mendatang akan semakin berintegritas dan berkualitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memaparkan perkembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang dibentuk pada Tahun 2025. Program prioritas nasional tersebut, menurutnya, berjalan efektif baik secara luring maupun daring.

“Pelaksanaan P2P telah mencapai 100 persen secara luring di 13 provinsi sejak Juli hingga September 2025, dengan total 1.248 peserta luring dan 15.350 peserta P2P daring,” jelas Bagja.
Dalam RDP tersebut, Bagja hadir bersama anggota Bawaslu lain, yakni Herwyn JH Malonda, Puadi, Totok Hariyono, Lolly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Barru, Najemuddin, menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

“Penguatan pengawasan partisipatif yang disampaikan dalam RDP sejalan dengan apa yang kami lakukan di daerah. Bawaslu Barru terus mendorong masyarakat agar aktif menjadi bagian dari pengawasan pemilu. Semakin banyak warga yang terlibat, semakin kuat pula integritas pemilu yang kita jaga bersama,” ujarnya.