Lahirkan Inovasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Bawaslu Ajak Semua Pihak

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad \nAfifuddin mengajak semua pihak terutama penyelenggaradan pemantau pemilu\n untuk melahirkan inovasi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat \nterkait tahapan pilkada yang ditunda akibat virus Korona. Menurutnya, \nhal ini penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih mengingat ada \nkecenderungan turunnya partisipasi pemilih akibat dampak pandemik \ncovid-19.

Ini jadi tantangan kita karena situasinya memang sedang ada \npandemik. Sosialisasi dan kerja sama semua pihak jadi tantangan kita \nsemua. Harus banyak inovasi melakukan sosialisasi sambil tetap \nmenerapkan protokol pencegahan covid-19," sebutnya, Kamis (16/4/2020).

Dia menambahkan, menjadi tantangan bersama untuk melakukan terobosan\n supaya partisipasi masyarakat dalam memilih tetap stabil. “Pilkada \nditunda sampai 9 Desember 2020 memang yang kita takutkan partisipasi \npemilih menurun, bahkan drastis. Kita belum tahu kapan covid-19 ini \nberakhir. Saat ini dan ke depan, semua pihak harus bersatu dalam \nberinovasi melakukan sosialisasi,” ujar Afif yang turut dalam acara \nDiskusi Virtual Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) dengan \ntema 'Memotret Demokrasi Indonesia Selama dan Setelah Covid-19', Rabu \n(15/4/2020).

Dengan terus dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat, Afif \nberharap partisipasi masyarakat dalam memilih tidak menurun. "KPU dan \nBawaslu harus menunaikan tahapan pilkada beserta pengawasan di tengah \npademi covid-19 jika pemungutan harus digelar 9 Desember 2020," ujar \ndia.

Selain itu, Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mendorong \nbeberapa pemantau pemilu yang sudah membuat 'platform' digital untuk \nbisa lebih dikembangkan lagi. Dia juga menyarankan KPU untuk sering \nmengajak organisasi pemantau pemilu untuk berdiskusi tentang pemantauan.\n

"Ini jadi tantangan juga buat KPU. Beberapa pemantau pemilu yang \nsudah mengembangkan 'platform' digital bisa lebih didorong lagi. \nKehati-hatian dalam pengawasan dan pemantauan harus dipedomani. KPU bisa\n mengajak pemantau dan organisasi-organisa pemilu untuk berdiskusi \ntentang ini. Intinya kerja sama," tegas Afif.

Senada diungkapkan Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby. Dia \nmemprediksi, jika pelaksanaan pilkada tetap dijalankan pada 9 desember \n2020, disinyalir memberikan ruang yang begitu besar akan menurunnya \npartisipasi pemilih.

Menurut dia, penurun partisipasi masyarakat dalam memilih karena saat\n ini masyarakat lebih terfokuskan dalam menghindari penyebaran virus \nKorona. "Ini menjadi tantangan bersama terutama pemerintah dan DPR, \napakah pilkada layak ditunda sampai 9 Desember 2020?," tanya dia.

Alwan mengkalkulasi, pada Pilkada 2020 tentu melibatkan banyak pihak.\n Dia menguraikan, tercatat jumlah DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih \nPemilu) Pilkada 2020 sebanyak 105.396.460 pemilih. Jika melihat data \npada pilkada 2015, dirinya menjabarkan terdapat 838 pasangan calon dan \njumlah TPS sebanyak 237.79.

"Kini dalam tantangan berat karena Plkada 2020 yang diselenggarakan \ndi 270 daerah terancam berjalan dengan kondisi rendahnya partisipasi \nmasyarakat pemilih serta memberikan ruang hilangnya kepercayaan publik \nterhadap proses demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini Negara\n harus hadir. Kehadiran Negara harus lebih cepat dari pergerakan \ncovid-19," ucapnya.

Dirinya menilai, aspek pendidikan pemilih menjadi penting untuk terus\n dibangun. Kerja sama dengan lembaga pemantau baginya diperlukan dalam \nmembangun solidaritas sosial yang kolektif untuk membangun demokrasi. \n"Perlu adanya kesepakatan antara KPU dan Bawaslu yanh memetakan dan \nmembuat 'road map' pilkada terbaik untuk tahun 2020," imbuh dia.