Pengawasan Partisipatif Jadi Fokus, Bawaslu dan PMII Barru Bedah Politik Uang dan Sistem Pilkada

Barru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menggelar pertemuan dan diskusi bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Barru dalam rangka membahas isu-isu strategis kepemiluan serta mendorong penguatan pengawasan partisipatif.

Diskusi tersebut menyoroti wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta refleksi terhadap praktik politik uang yang masih menjadi tantangan pada pemilu dan pilkada sebelumnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Barru, Najemuddin, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif organisasi kemahasiswaan dalam mengawal proses demokrasi. Ia mendorong PMII Cabang Barru untuk mengambil peran strategis sebagai mitra pengawasan partisipatif. Rabu (4/2/2026)

“Kami mendorong PMII Cabang Barru untuk berperan aktif membantu Bawaslu sebagai mitra strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif,” ujar Najemuddin.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPH) Bawaslu Kabupaten Barru, Mastang, menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi penting dalam melakukan pengawasan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat.

“Pentingnya peran masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat, karena mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agent of change,” jelas Mastang.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kabupaten Barru, Farida, menyampaikan bahwa pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi terkait arah kebijakan kepemiluan ke depan.
“Kami mendiskusikan wacana pilkada yang dipilih oleh DPRD serta berbagi pengalaman terkait fenomena politik uang pada pemilu dan pilkada sebelumnya,” ungkap Farida.

Melalui diskusi yang interaktif ini, Bawaslu Kabupaten Barru berharap terbangun sinergi yang kuat dan berkelanjutan dengan PMII Cabang Barru dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu serta penguatan pengawasan partisipatif guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.