Uji Petik PDPB di Kiru-Kiru, Bawaslu Barru Cermati Perubahan Data Pemilih

Barru, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru – Bawaslu Kabupaten Barru melaksanakan uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kantor Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan Bawaslu Kabupaten Barru untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir melalui koordinasi langsung dengan pemerintah kelurahan terkait perubahan data kependudukan.

Berdasarkan hasil uji petik dan informasi yang diperoleh dari pihak Kelurahan Kiru-Kiru, terdapat lima pemilih yang telah meninggal dunia, satu pemilih pindah keluar, serta tiga pemilih pindah masuk. Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pencermatan Bawaslu Kabupaten Barru dalam mengawasi proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Barru, Mastang, S.Pd.I., mengatakan uji petik menjadi bagian penting dalam memastikan setiap perubahan data kependudukan dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data pemilih.

“Informasi mengenai pemilih yang meninggal dunia, pindah keluar maupun pindah masuk perlu terus dicermati agar data pemilih benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil uji petik ini akan menjadi bahan pengawasan Bawaslu untuk memastikan setiap perubahan data dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mastang.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Barru akan melakukan pencermatan terhadap informasi yang diperoleh dari Kelurahan Kiru-Kiru serta menjadikannya sebagai bahan pengawasan dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Barru dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barru juga mendorong Pemerintah Kelurahan Kiru-Kiru untuk terus melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi perubahan data kependudukan secara berkala.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung terselenggaranya proses pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memastikan setiap perubahan kondisi kependudukan dapat terakomodasi dalam daftar pemilih sesuai mekanisme yang berlaku.