\nMakassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Guna memaksimalkan peran kelembagaan menjelang Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat Penyusunan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
\nMalino, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu prov sulsel, Asradi selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menjelaskan, kegiatan sengketa proses pemilu pada tahun 2019 sebanyak 73 kasus yang diselesaikan, dimana pada saat pemilu mendatang undang-undang tidak di ubah dan lebih m
\nMalino, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu prov sulsel, Asradi selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menjelaskan, kegiatan sengketa proses pemilu pada tahun 2019 sebanyak 73 kasus yang diselesaikan, dimana pada saat pemilu mendatang undang-undang tidak di ubah dan lebih m
\nMalino, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu prov sulsel, Asradi selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menjelaskan, kegiatan sengketa proses pemilu pada tahun 2019 sebanyak 73 kasus yang diselesaikan, dimana pada saat pemilu mendatang undang-undang tidak di ubah dan lebih m
\nMalino, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu prov sulsel, Asradi selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menjelaskan, kegiatan sengketa proses pemilu pada tahun 2019 sebanyak 73 kasus yang diselesaikan, dimana pada saat pemilu mendatang undang-undang tidak di ubah dan lebih m
